kicknews.today – Gubernur Nusa tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah mengungkapkan dirinya sangat khawatir dengan penanganan pandemi covid 19 yang dilakukan di daerahnya itu jika dilakukan dengan cara-cara yang masih sama, maka dampaknya akan melampaui perkiraan yang sudah dikabarkan.

“Saya dapat berita ada anak 1 tahun hari ini, terpaksa harus ditemani relawan karena Ibu, bapak dan kakaknya positif semua, saya kira dinas kita harus betul-betul proaktif karena akan lebih banyak lagi yang seperti itu,” tegasnya.

Dalam penanganan pandemik ini, lanjut Zulkieflimansyah, Provinsi NTB mengambil keberanian luar biasa dibandingkan daerah lain. Keberanian untuk menjalankan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan mengaksentuasikan pada produk lokal. Karenanya, data-data yang digunakan haruslah valid.

“Kami minta Dinas Sosial, betul-betul punya pembagian atau punya data yang valid sehingga betul-betul yang berhak menerimanya itu, membantu juga dalam mengatasi dampak ekonomi dan sosial turun naik,” pintanya.

Dalam penanganan pamdemik seperti saat ini, Gubernur juga meminta agar program unggulan di bidang investasi, industrialisasi, zero waste, dan yang lainnya harus terekam dengan terukur dalam perencanaan pembangunan.

“Mudah-mudahan dengan kehadiran tim yang baru ini, betul-betul bergerak semua sehingga benar-benar kita bisa menyelesaikan tanpa harus luka yang begitu dalam dari ekonomi kita,” harapnya.

Menutup sambutannya Gubernur berharap agar masyarakat dengan berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Kota, kedisiplinan di Nusa Tenggara Barat dapat lebih baik lagi. “Hanya dengan waktu, hanya dengan tertib hanya dengan disiplin mudah-mudahan kita bisa cepat keluar dari virus corona ini,” tutupnya.

Diketahui sebanyak 105 pejabat tersebut terdiri dari 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 44 Pejabat Administrator dan 47 Pejabat Pengawas. Hadir juga Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dan Asisten Administrasi Umum.

Mutasi kali ini selain dilaksanakan secara langsung juga dilaksanakan secara vidio conference bagi Pejabat yg berada di pulau sumbawa, sesuai dengan edaran BKN tertanggal 2 April 2020. (red.)