Desa Rarang Selatan

Kec. Terara, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Rarang Selatan

Perayaan

Hari Paskah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83663 Proses Permohonan Adminduk setelah menggunakan SIAK TERPUSAT agak lama sehingga bagi warga masyarakat jika mau mengurus dokumen adminduk, silahkan diurus sebelum dokumen adminduk tersebut digunakan. Terima Kasih !!!.

Berita Desa

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. 

A. Proses Penyusunan APB Desa

Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:
  1. Pelaksana Kegiatan menyampaian usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
  2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
  3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
  4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
  5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 
    Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabil a hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikotamembatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
  6. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
Flowchart dan jadwal waktu penyusunan APB Desa dapat dilihat dalam gambar berikut:
20160719--Flowchart-Penyusunan-APB-Desa
Flowchart Penyusunan APB Desa
 
Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
 
Penyusunan APB Desa sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batasan waktu yang diatur dalam peraturan perundangan. Jadwal waktu penyusunan APB Desa digambarkan sebagai berikut:
20160719-Jadwal-Penyusunan-APB-Desa
Jadwal Penyusunan APB Desa
 

B. STRUKTUR APB DESA

APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. 
 
Berikut disajikan format APB Desa:
20160719-format-apb-desa
Format APB DESA
 
Format APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendagri 113 Tahun 2014 bersifat tidak mengikat khususnya pada Kode Rekening Objek Belanja yang bertanda "-" seperti pasir, semen dsb (Level 4). Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengatur lebih lanjut (Perkada Pengelolaan Keuangan Desa) dengan merinci kode rekening belanja hingga Objek Belanja (level 4) sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang mel alui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari:
  1. Pendapatan Asli Daerah;
  2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
  3. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Alokasi Dana Desa;
  5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
  6. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
  7. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.
Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari :
  1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
  2. Transfer
  3. Pendapatan Lain-Lain
20160719-ALIRAN-MASUK-KEUANGAN-DESA
Aliran Masuk Keuangan Desa
 

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri atas jenis:
1) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa.
Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.
2) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

b. Pendapatan Transfer Desa

Kelompok Transfer terdiri atas jenis:
  1. Dana Desa;
  2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
  3. Alokasi Dana Desa (ADD);
  4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
  5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
1) Dana Desa
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
 
Yang dimaksud alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
 
Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
 
Dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
 
Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
 
Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur; dan aksesibilitas transportasi.
Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  • Tahap I bulan April sebesar 40%.
  • Tahap II bulan Agustus sebesar 40%.
  • Tahap III bulan Oktober sebesar 20%.
Penyaluran dana setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Selanjutnya disalurkan paling lama 14 hari kerja setelah diterima kas daerah.
 
Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana desa sesuai dengan ketentuan. Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.
2) Alokasi Dana Desa
Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 
Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
 
Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan:
  • Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
  • Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap.
 
Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.
3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.
 
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:
  • 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.
  • 40% dibagi secara proporsional real isasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
Sebagaimana ADD, Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.
4) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota
Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa.
 
Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
 
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengel olaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.
 
Gubernur / Bupati / Walikota menyampaikan informasi kepada Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur / bupati / walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

c. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasi l kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
 
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan:
  • Paling sedikit 70% (≥ 70%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
  • Paling banyak 30% (≤ 30%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
    1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
    2. Operasional pemerintah desa;
    3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
    4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.
Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa.
 
Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian Tidak Terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.
 
Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

a. Kelompok Belanja

Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari:
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  5. Bidang Belanja Tak Terduga
Kelompok Belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, diuraikan sebagai berikut:
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
  • Penetapan dan penegasan batas desa;
  • Pendataan desa;
  • Penyusunan tata ruang desa;
  • Penyelenggaraan musyawarah desa;
  • Pengelolaan informasi desa;
  • Penyelenggaraan perencanaan desa;
  • Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
  • Penyelenggaraan kerjasama antar desa;
  • Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
  • Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:
  • Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan desa antara lain:
    1. Tambatan perahu;
    2. Jalan pemukiman;
    3. Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    5. Lingkungan permukiman masyarakat desa;
    6. Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
  • Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    1. Air bersih berskala desa;
    2. Sanitasi l ingkungan;
    3. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu;
    4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
  • Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    1. Taman bacaan masyarakat;
    2. Pendi dikan anak usia dini;
    3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
    5. Sarana dan prasarana pendi dikan dan pelatihan l ainnya sesuai kondisi desa.
  • Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
    1. Pasar desa;
    2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
    3. Penguatan permodalan BUM Desa;
    4. Pembibitan tanaman pangan;
    5. Penggilingan padi;
    6. Lumbung desa;
    7. Pembukaan lahan pertanian;
    8. Pengelolaan usaha hutan desa;
    9. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
    10. Kapal penangkap ikan;
    11. Cold storage (gudang pendingin);
    12. Tempat pel elangan ikan;
    13. Tambak garam;
    14. Kandang ternak;
    15. Instalasi biogas;
    16. Mesin pakan ternak;
    17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
  • Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
    1. Penghijauan;
    2. Pembuatan terasering;
    3. Pemeliharaan hutan bakau;
    4. Perlindungan mata air;
    5. Pembersihan daerah al iran sungai;
    6. Perlindungan terumbu karang;
    7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:
  • Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  • Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  • Pembinaan kerukunan umat beragama;
  • Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  • Pembinaan lembaga adat;
  • Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  • Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain:
  • Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  • Pelatihan teknologi tepat guna;
  • Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
  • Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
    • Kader pemberdayaan masyarakat desa;
    • Kelompok usaha ekonomi produktif;
    • Kelompok perempuan;
    • Kelompok tani;
    • Kelompok masyarakat miskin;
    • Kelompok nelayan;
    • Kelompok pengrajin;
    • Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    • Kelompok pemuda;
    • Kelompok lain sesuai kondisi desa.
5) Bidang Belanja Tak Terduga
Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
 
Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
 
Keadaan Darurat dan Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaanya, Belanja Tak Terduga dalam APB Desa terlebih dul u harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa.

b. Jenis Belanja

Klasifikasi Belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.
1) Belanja Pegawai
Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
2) Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa antara lain:
  • Alat tulis kantor;
  • Benda pos;
  • Bahan/material;
  • Pemeliharaan;
  • Cetak/penggandaan;
  • Sewa kantor desa;
  • Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  • Makanan dan minuman rapat;
  • Pakaian dinas dan atributnya;
  • Perjalanan dinas;
  • Upah kerja;
  • Honorarium narasumber/ahli;
  • Operasional pemerintah desa;
  • Operasional BPD;
  • Insentif rukun tetangga /rukun warga;
  • Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
3) Belanja Modal
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh Belanja Modal adalah Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pengadaan Komputer, Pengadaan Meubeulair dan l ain sebagainya.

3. Pembiayaan

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perl u dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup:
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  • Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  • Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  • Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
2) Pencairan Dana Cadangan
Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasi l penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:
1) Pembentukan Dana Cadangan
Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit:
  • Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
  • Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
  • Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
  • Sumber Dana Cadangan;
  • Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.
Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2) Penyertaan Modal Desa
Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUM Desa.

C. PERUBAHAN APB DESA

APB Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabi la terjadi:
  1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  2. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebi h Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  3. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
  4. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  5. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa secara umum sama dengan tata cara penetapan APB Desa.
 
Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa tersebut selanjutnya diinformasikan kepada BPD.
 
Format Perubahan APB Desa tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri 113/2014. Berikut disajikan ilustrasi yang dapat digunakan sebagai contoh:
20160719-Format-Perubahan-APB-DESA
Format Perubahan APB DESA
 
 
Sebagaimana diuraikan dalam Format APB Desa, khususnya Kode Rekening Objek Belanja yang bertanda "-" seperti pasir, semen dsb (Level 4) bersifat tidak mengikat.
 
Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengatur lebih lanjut (perkada pengelolaan keuangan desa) dengan merinci kode rekening belanja hingga Objek Belanja (level 4) sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Lebih Lanjut tentang kode rekening khususnya belanja dibahas pada uraian tersendiri. ***

Beri Komentar

CAPTCHA Image

Desa

1.794

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.794penduduk

1.795

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.795penduduk

3.589

TOTAL

TOTAL3.589penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

HERMAN JAYADI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MASNIADI, S.H

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

MUHAMMAD, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

SAPTIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

MUNGGAH, S.H

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

MURNIATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

SUANDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

SAPTA WIJAYA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Kandang

SENIRAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Seganteng

RUSMAN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Jeruk

NASRUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala WIlayah Gunung Nangka

SYAFRUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Dasan Bagik

SAHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Kamput

JUNAIDI

Tidak Ada di Kantor

Staf Kepala Seksi Kesejahteraan

NURAINI, S.Ud

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

2

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

4

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

11

Surat

Bulan Ini

88

Surat

Bulan Lalu

118

Surat

Tahun Ini

350

Surat

Tahun Lalu

1,586

Surat

Total

9,442

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 20:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

MUSDES RKPDes 2018

Tgl : 28 Agustus 2017 08:00:00
Tempat : Kantor Desa
Koordinator : Tim Penyusun RKPDes

Terdahulu

Pengobatan Gratis Massal

Tgl : 14 September 2017 08:00:00
Tempat : Kantor Desa
Koordinator : Kasi. Kesra

Terdahulu

Rapat Koordinasi SID

Tgl : 09 September 2017 08:30:00
Tempat : Rupatama II Lt. 4 Kantor Bupati Lombok Timur
Koordinator : Operator SID/ Kaur. Pemerintahan

Terdahulu

Undangan Seminar

Tgl : 23 September 2017 08:30:00
Tempat : Gedung Graha Bakti Praja
Koordinator : Kepala Desa & Bendahara

Terdahulu

Undangan Rapat

Tgl : 09 September 2017 09:00:00
Tempat : Aula Rapat Kantor Camat Terara
Koordinator : Sekretaris Tim Penyusun RKPDesa

Terdahulu

Rapat Koordinasi Lengkap

Tgl : 11 September 2017 08:30:00
Tempat : Ruang Rapat Kantor Camat Terara
Koordinator : Kepala Desa

Terdahulu

Pelatihan Penguatan Kapasitas Petugas Registrasi Adminduk

Tgl : 22 Februari 2018 09:00:00
Tempat : Ruang Rapat Utama II Kantor Bupati Lombok Timur ( Lantai 4 )
Koordinator : PPKD

Terdahulu

Undangan Whorksop

Tgl : 29 Agustus 2018 01:30:00
Tempat : Lesehan Carpio Aikmel Lombok Timur
Koordinator : Kepala Urusan Kesejahteraan

Terdahulu

Sangkep Desa

Tgl : 03 September 2018 01:30:00
Tempat : Aula Kantor Desa Suradadi
Koordinator : Muhammad, S.Pd.

Terdahulu

Perekaman E-KTP

Tgl : 13 Maret 2019 02:00:00
Tempat : Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Muhammad, S.Pd.

Terdahulu

Sosialisasi Perbub No 17 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Tgl : 02 Desember 2019 01:00:00
Tempat : Aula Kantor Bappeda Kab. Lotim (Kantor Bupati, Lantai III)
Koordinator : Kepala Desa

Terdahulu

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa (Kepala Wilayah Seganteng dan Kepala Wilaya

Tgl : 08 Januari 2020 01:30:00
Tempat : Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Sekretaris Desa

Terdahulu

Undangan

Tgl : 16 Januari 2020 01:30:00
Tempat : Aula Kantor Desa Suradadi
Koordinator : LPA

Terdahulu

Rapat Evaluasi dan Koordinasi PPKD dan POKJA ADMINDUK

Tgl : 22 Januari 2020 01:30:00
Tempat : Aula Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Kasi. Pemerintahan

Terdahulu

Rapat Evaluasi dan Koordinasi Kader Posyandu

Tgl : 25 Januari 2020 01:30:00
Tempat : Aula Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Kasi. Pemerintahan

Terdahulu

Rapat Pembentukan Petugas Pendataan BLT Desa

Tgl : 23 April 2020 02:00:00
Tempat : Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Tim Relawan Covid-19

Terdahulu

Pembagian Paket Sembako JPS Gemilang Tahap II

Tgl : 05 Juni 2020 06:00:00
Tempat : Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Kasi. Kesra

Terdahulu

Pembagian BST Tahap 9

Tgl : 30 November 2020 08:00:00
Tempat : Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Kasi. Kesra

Terdahulu

Pameran Inovasi Daerah Provinsi NTB

Tgl : 17 September 2021 06:59:15
Tempat : Halaman Kantor Bappeda Provinisi
Koordinator : Kasi. Pemerintahan

Terdahulu

Pembagian BLT-DD Bulan April-Juni 2022

Tgl : 07 Juli 2022 09:00:00
Tempat : Aula Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Kasi. Kesejahteraan

Terdahulu

Penyaluran BLT-BBM Termin III Tahun 2022

Tgl : 23 September 2022 09:00:00
Tempat : Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Kasi. Kesra

Terdahulu

Musrenbangdesa RKPdesa 2023

Tgl : 26 September 2022 08:30:00
Tempat : Aula Kantor Desa
Koordinator : KETUA TIM PENYUSUN RKPDESA
Prakiraan Cuaca

Lokasi : Kab. Lombok Timur
Koordinat : 116.57298 -8.58374
Diperbarui 29-03-2024 jam 05:56:42

Hari Ini, 29 Maret 2024
00:00:00

Cerah Berawan
26°C
06:00:00

Hujan Sedang
32°C
12:00:00

Cerah Berawan
25°C
18:00:00

Cerah Berawan
23°C
Besok, 30 Maret 2024
00:00:00

Cerah Berawan
26°C
06:00:00

Berawan
32°C
12:00:00

Cerah Berawan
25°C
18:00:00

Cerah Berawan
24°C
Lusa, 31 Maret 2024
00:00:00

Cerah Berawan
29°C
06:00:00

Hujan Ringan
33°C
12:00:00

Cerah Berawan
27°C
18:00:00

Cerah Berawan
26°C

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
29-03-2024 jam 22:22:42
Shakemap
6.73 LS ; 106.63 BT
Magnitude 3.0
Kedalaman 4 km
Pusat gempa berada di darat 23 km Barat Daya Kota Bogor
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II-III Pamijahan, II-III Kalapanunggal, II Bogor
Statistik Pengunjung
Hari ini : 2.515
Kemarin : 2.724
Total Pengunjung : 4.756.855
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.71.223.117
Browser : Tidak ditemukan

Kumpulan Video

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 20:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

MUSDES RKPDes 2018

Tgl : 28 Agustus 2017 08:00:00
Tempat : Kantor Desa
Koordinator : Tim Penyusun RKPDes

Terdahulu

Pengobatan Gratis Massal

Tgl : 14 September 2017 08:00:00
Tempat : Kantor Desa
Koordinator : Kasi. Kesra

Terdahulu

Rapat Koordinasi SID

Tgl : 09 September 2017 08:30:00
Tempat : Rupatama II Lt. 4 Kantor Bupati Lombok Timur
Koordinator : Operator SID/ Kaur. Pemerintahan

Terdahulu

Undangan Seminar

Tgl : 23 September 2017 08:30:00
Tempat : Gedung Graha Bakti Praja
Koordinator : Kepala Desa & Bendahara

Terdahulu

Undangan Rapat

Tgl : 09 September 2017 09:00:00
Tempat : Aula Rapat Kantor Camat Terara
Koordinator : Sekretaris Tim Penyusun RKPDesa

Terdahulu

Rapat Koordinasi Lengkap

Tgl : 11 September 2017 08:30:00
Tempat : Ruang Rapat Kantor Camat Terara
Koordinator : Kepala Desa

Terdahulu

Pelatihan Penguatan Kapasitas Petugas Registrasi Adminduk

Tgl : 22 Februari 2018 09:00:00
Tempat : Ruang Rapat Utama II Kantor Bupati Lombok Timur ( Lantai 4 )
Koordinator : PPKD

Terdahulu

Undangan Whorksop

Tgl : 29 Agustus 2018 01:30:00
Tempat : Lesehan Carpio Aikmel Lombok Timur
Koordinator : Kepala Urusan Kesejahteraan

Terdahulu

Sangkep Desa

Tgl : 03 September 2018 01:30:00
Tempat : Aula Kantor Desa Suradadi
Koordinator : Muhammad, S.Pd.

Terdahulu

Perekaman E-KTP

Tgl : 13 Maret 2019 02:00:00
Tempat : Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Muhammad, S.Pd.

Terdahulu

Sosialisasi Perbub No 17 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Tgl : 02 Desember 2019 01:00:00
Tempat : Aula Kantor Bappeda Kab. Lotim (Kantor Bupati, Lantai III)
Koordinator : Kepala Desa

Terdahulu

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa (Kepala Wilayah Seganteng dan Kepala Wilaya

Tgl : 08 Januari 2020 01:30:00
Tempat : Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Sekretaris Desa

Terdahulu

Undangan

Tgl : 16 Januari 2020 01:30:00
Tempat : Aula Kantor Desa Suradadi
Koordinator : LPA

Terdahulu

Rapat Evaluasi dan Koordinasi PPKD dan POKJA ADMINDUK

Tgl : 22 Januari 2020 01:30:00
Tempat : Aula Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Kasi. Pemerintahan

Terdahulu

Rapat Evaluasi dan Koordinasi Kader Posyandu

Tgl : 25 Januari 2020 01:30:00
Tempat : Aula Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Kasi. Pemerintahan

Terdahulu

Rapat Pembentukan Petugas Pendataan BLT Desa

Tgl : 23 April 2020 02:00:00
Tempat : Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Tim Relawan Covid-19

Terdahulu

Pembagian Paket Sembako JPS Gemilang Tahap II

Tgl : 05 Juni 2020 06:00:00
Tempat : Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Kasi. Kesra

Terdahulu

Pembagian BST Tahap 9

Tgl : 30 November 2020 08:00:00
Tempat : Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Kasi. Kesra

Terdahulu

Pameran Inovasi Daerah Provinsi NTB

Tgl : 17 September 2021 06:59:15
Tempat : Halaman Kantor Bappeda Provinisi
Koordinator : Kasi. Pemerintahan

Terdahulu

Pembagian BLT-DD Bulan April-Juni 2022

Tgl : 07 Juli 2022 09:00:00
Tempat : Aula Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Kasi. Kesejahteraan

Terdahulu

Penyaluran BLT-BBM Termin III Tahun 2022

Tgl : 23 September 2022 09:00:00
Tempat : Kantor Desa Rarang Selatan
Koordinator : Kasi. Kesra

Terdahulu

Musrenbangdesa RKPdesa 2023

Tgl : 26 September 2022 08:30:00
Tempat : Aula Kantor Desa
Koordinator : KETUA TIM PENYUSUN RKPDESA
Prakiraan Cuaca

Lokasi : Kab. Lombok Timur
Koordinat : 116.57298 -8.58374
Diperbarui 29-03-2024 jam 05:56:42

Hari Ini, 29 Maret 2024
00:00:00

Cerah Berawan
26°C
06:00:00

Hujan Sedang
32°C
12:00:00

Cerah Berawan
25°C
18:00:00

Cerah Berawan
23°C
Besok, 30 Maret 2024
00:00:00

Cerah Berawan
26°C
06:00:00

Berawan
32°C
12:00:00

Cerah Berawan
25°C
18:00:00

Cerah Berawan
24°C
Lusa, 31 Maret 2024
00:00:00

Cerah Berawan
29°C
06:00:00

Hujan Ringan
33°C
12:00:00

Cerah Berawan
27°C
18:00:00

Cerah Berawan
26°C

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
29-03-2024 jam 22:22:42
Shakemap
6.73 LS ; 106.63 BT
Magnitude 3.0
Kedalaman 4 km
Pusat gempa berada di darat 23 km Barat Daya Kota Bogor
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II-III Pamijahan, II-III Kalapanunggal, II Bogor
Statistik Pengunjung
Hari ini : 2.515
Kemarin : 2.724
Total Pengunjung : 4.756.855
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.71.223.117
Browser : Tidak ditemukan

Kumpulan Video

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

APBDesa 2024 Pendapatan

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

HERMAN JAYADI, S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MASNIADI, S.H

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD, S.Pd

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SAPTIAWAN

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

MUNGGAH, S.H

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MURNIATI

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

SUANDI

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SAPTA WIJAYA, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SENIRAH

Kepala Wilayah Kandang
Tidak Ada di Kantor

RUSMAN, S.Pd

Kepala Wilayah Seganteng
Tidak Ada di Kantor

NASRUDIN

Kepala Wilayah Jeruk
Tidak Ada di Kantor

SYAFRUDIN

Kepala WIlayah Gunung Nangka
Tidak Ada di Kantor

SAHMAN

Kepala Wilayah Dasan Bagik
Tidak Ada di Kantor

JUNAIDI

Kepala Wilayah Kamput
Tidak Ada di Kantor

NURAINI, S.Ud

Staf Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor